Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, pengentasan kemiskinan membutuhkan penanganan yang berbeda sesuai kondisi masyarakat. Hal itu disampaikan Gus Fawait usai mengikuti rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2026 di gedung DPRD Jember, Senin siang (7/9/26). 

Menurutnya, seluruh fraksi di DPRD Jember bersama eksekutif memiliki fokus yang sama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Strategi yang diterapkan mencakup langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang, dengan diawali pemutakhiran data yang valid.

Pemkab Jember telah melakukan verifikasi dan validasi, termasuk data desil dua, dengan melibatkan mahasiswa KKN kolaboratif. Hasil verval tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan treatment atau intervensi yang tepat bagi masyarakat miskin.

Gus Fawait menjelaskan, masyarakat miskin perlu dibagi dalam dua kelompok, yakni usia produktif dan non-produktif. Bagi kelompok usia produktif, intervensi akan diarahkan pada pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan agar mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri.

Sementara masyarakat miskin yang sudah masuk usia non-produktif, terutama warga berusia 60 tahun ke atas, membutuhkan penanganan berupa bantuan sosial.

Bupati menegaskan, anggaran pengentasan kemiskinan tidak bisa seluruhnya ditumpukan pada program produktif. Sebab, masih terdapat masyarakat tidak mampu yang secara usia maupun kondisi sudah tidak memungkinkan untuk diberdayakan secara ekonomi.

Karena itu, pemerintah akan menyesuaikan bentuk bantuan dengan karakteristik penerima, agar program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.(thn)