Kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri ke Kabupaten Jember, Kamis (12/2/26) menyoroti keberlanjutan pembangunan desa di tengah penyesuaian anggaran. Desa didorong agar tidak hanya bergantung kepada Dana Desa.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan dalam pertemuannya bersama jajaran pemerintah daerah dan kepala desa, banyak masukan yang disampaikan terkait berkurangnya Dana Desa setelah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pembangunan desa tidak bisa hanya bergantung pada Dana Desa semata. Ia menegaskan perlu melihat secara menyeluruh berbagai program pemerintah pusat yang saat ini digulirkan dan memiliki manfaat besar bagi desa.

Beberapa di antaranya seperti program Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, hingga program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut, sesungguhnya banyak insentif lain yang masuk ke daerah selain Dana Desa.

Selain soal alokasi anggaran, Bima juga menekankan pentingnya tata kelola di tingkat desa. Pemerintah desa diminta mampu memanfaatkan dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, karena Dana Desa hanyalah salah satu instrumen pembangunan.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyampaikan bahwa meski terdapat pengurangan dana transfer ke daerah, terdapat pula tambahan anggaran dari program lain seperti Makan Bergizi Gratis. Dengan rencana beroperasinya sekitar 300 SPPG di Jember, diperkirakan sedikitnya Rp 4 triliun akan berputar di Kabupaten Jember.

Bupati menegaskan, kunci utamanya adalah penataan dan pengelolaan yang baik agar perputaran uang tersebut tetap berada di Jember. Salah satunya dengan memastikan seluruh kebutuhan SPPG menggunakan produk lokal.

Ia juga mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan beriringan dengan SPPG. Bahkan, Pemkab Jember berencana membina UMKM baru dari kelompok miskin ekstrem untuk menjadi pemasok kebutuhan SPPG, sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan.

Dalam waktu dekat, Bupati akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh SPPG menggunakan produk lokal Jember. Jika terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, hal tersebut akan menjadi peluang pembentukan UMKM baru melalui intervensi pemerintah pusat maupun daerah.(thn)