Pemerintah terus memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berjalan di berbagai daerah. Saat berkunjung ke Jember Kamis (16/4/26), Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur.

Dalam kunjungan tersebut, Dadan secara langsung mengukuhkan Satgas Percepatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Jember. Pembentukan satgas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur.

Dadan menjelaskan, saat ini pengawasan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini karena skala program yang besar serta masih tergolong baru. Bahkan, satu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG yang ada di Jember saat ini harus mengawasi hingga 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Untuk itu, ke depan Badan Gizi Nasional berencana memperkuat sistem pengawasan dengan membentuk satu KPPG untuk setiap 50 dapur SPPG. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kontrol di lapangan.

Selain itu, pengawasan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Warga dapat turut memantau dengan cara sederhana, seperti memfoto menu makanan yang disajikan setiap hari. Hasil dokumentasi tersebut bisa menjadi bahan evaluasi, masukan, hingga kritik bagi Badan Gizi Nasional.

Dadan juga mengapresiasi langkah Kabupaten Jember yang telah lebih dulu membentuk satgas percepatan SPPG. Satgas ini dinilai mampu membantu pengawasan secara lebih ketat, termasuk memberikan rekomendasi terhadap dapur SPPG yang tidak mematuhi standar. Rekomendasi tersebut selanjutnya dikirimkan ke Badan Gizi Nasional untuk segera ditindaklanjuti.

Dengan pengukuhan satgas ini, diharapkan pengawasan program MBG di Jember semakin optimal, sehingga kualitas layanan gizi bagi masyarakat dapat terus terjaga.(thn)