Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember kembali mengalami keterlambatan akibat aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung dewan, Senin (22/6/2026) pagi.

Agenda yang sedianya dimulai pukul 09.30 WIB baru bisa digelar sekitar pukul 12.48 WIB atau molor lebih dari tiga jam. Aksi massa yang menyebabkan tertundanya sidang tersebut berasal dari Aliansi Masyarakat Jember Bersama yang menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Ratusan massa datang sejak pagi membawa poster dan menyampaikan aspirasi agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berjalan tepat sasaran serta mendapat pengawasan yang ketat. Massa juga menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Koordinator aksi, Subakri Firdaus, mengatakan relawan mendukung penuh MBG karena dinilai memberi manfaat tidak hanya bagi siswa penerima, tetapi juga bagi petani, nelayan, peternak, pedagang, dan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pangan.

Meski mendukung program tersebut, massa juga mengungkap sejumlah temuan di lapangan, mulai dari siswa yang belum menerima manfaat hingga dugaan ketidakterbukaan dalam proses pendaftaran penerima program. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat agar MBG terbebas dari potensi penyimpangan.

Setelah aksi berakhir sekitar pukul 11.30 WIB dan peserta rapat memenuhi kuorum, paripurna akhirnya dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Akhsan. Dalam rapat tersebut, DPRD membahas pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar bupati mengenai enam rancangan peraturan daerah atau raperda Kabupaten Jember.
Menariknya, ini merupakan kali ketiga dalam sepekan terakhir agenda paripurna DPRD Jember mengalami penundaan akibat aksi demonstrasi yang berlangsung bersamaan dengan jadwal sidang.(thn)