Pemerintah Kabupaten Jember memastikan kebijakan efisiensi anggaran dan energi tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Jember, Muhammad Fawait, Rabu (8/4/26) menegaskan, bahwa seluruh PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap aman hingga tahun 2027 mendatang. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran yang sempat ramai di masyarakat dan media sosial.

Menurut Fawait, kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah daerah tidak serta-merta mengorbankan tenaga kerja. Justru, langkah efisiensi difokuskan pada pengelolaan anggaran dan penggunaan energi yang lebih bijak, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kesejahteraan pegawai.

Ia memastikan, tidak akan ada pemberhentian PPPK selama kinerja para pegawai tetap baik. Bupati juga meminta para pegawai untuk tetap bekerja maksimal dan menjaga profesionalitas.

Namun demikian, Fawait menegaskan bahwa evaluasi kinerja tetap menjadi acuan utama. Aturan disiplin ini berlaku untuk seluruh aparatur, baik PPPK maupun PNS. Jika ditemukan kinerja yang tidak sesuai standar, pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

Di tengah kebijakan sejumlah daerah yang melakukan pembatasan pengangkatan PPPK karena keterbatasan anggaran, Kabupaten Jember justru mengambil langkah berbeda. Pemkab tetap melanjutkan program pengangkatan PPPK dalam jumlah besar sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan publik.

Terkait kemampuan keuangan daerah, Bupati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember masih mencukupi untuk membiayai kebutuhan pegawai.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak berdampak pada pengurangan tenaga kerja, melainkan diarahkan untuk pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.(thn)