Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember memastikan aspirasi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terwadahi. Hal ini untuk menjawab kekhawatiran penilaian perpanjangan kontrak tahun 2027 yang dapat dipengaruhi unsur like and dislike pimpinan.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono saat audiensi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Selasa (10/2/26) mengatakan, sebelumnya DPRD menerima banyak keluhan dari PPPK, khususnya di lingkungan sekolah terkait mekanisme penilaian kinerja.

Menurut Budi, kekhawatiran muncul karena salah satu instrumen penilaian perpanjangan kontrak berasal dari atasan langsung, seperti kepala sekolah sebagai verifikator. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan penilaian subjektif, terutama ketika terdapat perbedaan ritme kerja di luar tugas pokok masing-masing.

Meski demikian, DPRD menegaskan tenaga PPPK tidak perlu khawatir. Dari hasil audiensi disepakati, apabila terjadi ketidaksesuaian penilaian, PPPK yang bersangkutan dapat mengajukan penilaian secara linier ke atasan yang lebih tinggi, dengan difasilitasi oleh DPRD Jember.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, menjelaskan perpanjangan kontrak PPPK mengacu pada tiga hal utama, yakni ketersediaan formasi, kemampuan anggaran daerah, serta penilaian kinerja. 

Untuk penilaian kinerja, PPPK harus memenuhi kriteria sesuai ekspektasi yang telah ditetapkan dan diketahui bersama.

Deni menambahkan, sistem penilaian juga memberikan ruang bagi PPPK untuk menyampaikan keberatan atau komplain apabila penilaian dinilai tidak sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. 

Berdasarkan data ASN per 1 Februari 2026, jumlah PPPK di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 5.824 orang. Adapun PPPK yang masa kontraknya akan diperpanjang pada tahun 2027 berjumlah 837 orang. Dengan melihat kemampuan anggaran saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember dinilai mampu untuk melaksanakan perpanjangan kontrak tersebut.(thn)