Pasca inspeksi mendadak oleh Satgas Percepatan SPPG Jember, DPRD Jember mengingatkan pengelola dapur SPPG agar tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah ketidaksesuaian, mulai dari menu makan bergizi gratis hingga kelayakan dapur penyedia.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, Kamis (5/2/26), mengatakan seluruh laporan dan temuan satgas di lapangan akan diinventarisir. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan proses pengawasan serta menjadi dasar evaluasi program ke depan.

Menurut Halim, pengawasan pelaksanaan SPPG tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan, mengingat warga bersinggungan langsung dengan program ini setiap hari.

DPRD Jember juga menegaskan, setiap dapur SPPG wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Mulai dari Standar Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), hingga kepatuhan terhadap ketentuan teknis operasional. Selain itu, penggunaan produk lokal menjadi kewajiban yang harus dijalankan.

Halim kembali menegaskan, program SPPG tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program ini, diharapkan usaha lokal tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jember. DPRD memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar pelaksanaan SPPG berjalan sesuai tujuan.(thn)