Pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri mendorong penerapan work from home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja dan upaya penghematan energi.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi seluruh perangkat daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Di Kabupaten Jember, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) memastikan tetap memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat dan tidak menerapkan sistem kerja dari rumah.

Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, Kamis (2/4/26) menyampaikan, instansinya dikecualikan dari kebijakan WFH karena memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut Bambang, seluruh pegawai yang terlibat dalam pelayanan tetap masuk kerja seperti biasa. Baik pejabat eselon dua, eselon tiga, hingga jajaran struktural lainnya, tetap menjalankan aktivitas perkantoran dari Senin hingga Jumat.

Mereka tetap melayani masyarakat dalam pengurusan berbagai dokumen kependudukan, mulai dari perekaman data hingga pencatatan sipil.

Sementara itu, hingga saat ini Bupati Jember juga belum mengeluarkan surat edaran resmi terkait penerapan WFH di lingkungan pemerintah daerah. Meski begitu, Dispendukcapil memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

Bambang juga meminta seluruh jajarannya untuk tetap semangat dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, kehadiran pegawai secara langsung sangat penting untuk memastikan kebutuhan administrasi kependudukan warga dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat.(thn)