Pemerintah Kabupaten Jember memperkuat strategi pengentasan kemiskinan dengan membenahi dan menyinkronkan data program intervensi sosial. Langkah ini dilakukan agar berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah dapat tercatat dalam sistem data statistik dan terukur dampaknya terhadap penurunan kemiskinan.

Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan audiensi jajaran Pemkab Jember ke Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9/26). Pertemuan ini membahas teknis penyelarasan data serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan daerah dengan indikator pendataan BPS.

Kepala Dinas Sosial Jember, Lingga Diputra, mengatakan sinkronisasi data menjadi bagian penting dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan terarah dan terintegrasi. Pemkab Jember juga meminta arahan BPS agar berbagai intervensi yang telah dilakukan dapat tercatat secara lebih optimal.

Selama ini, Pemkab Jember menjalankan berbagai program untuk menekan kemiskinan, baik dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu maupun meningkatkan pendapatan warga miskin yang produktif.

Namun, sejumlah intervensi yang dilakukan organisasi perangkat daerah dinilai belum seluruhnya terekam dalam basis data statistik nasional. Karena itu, Pemkab Jember dalam audiensi tersebut mendapatkan informasi mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi atau Singosari milik BPS.

Melalui sistem tersebut, berbagai program dan kegiatan intervensi sosial dari pemerintah daerah dapat dicatat dan diintegrasikan ke dalam sistem data BPS. Pemkab Jember selanjutnya akan mengajukan permohonan resmi kepada BPS Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan akses terhadap sistem tersebut.

Dengan sinkronisasi data, Pemkab Jember berharap seluruh program penanganan kemiskinan dapat terdata secara akurat. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran sekaligus mengukur dampak nyata program terhadap penurunan angka kemiskinan di Jember.(thn)