Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansah, menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi dan efektivitas intervensi pasar beras sebagai isu krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam rapat dengar pendapat bersama sejumlah direksi BUMN di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (2/4/2026), Charles menyebut persoalan pupuk bersubsidi masih menjadi masalah klasik yang terus dirasakan petani.

Menurutnya, kendala utama terletak pada ketersediaan pupuk di tingkat kios saat masa tanam, serta proses administrasi penebusan yang dinilai masih rumit.

Charles mengapresiasi komitmen PT Pupuk Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur logistik, mulai dari kapal, truk, hingga gudang, agar distribusi pupuk bisa tepat waktu hingga ke tingkat kios.

Ia juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan distribusi di lapangan, sehingga diperlukan langkah strategis agar subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Di sektor pangan, Charles turut mengapresiasi capaian Perum Bulog yang mencatat stok beras tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 4,3 juta ton. Capaian ini dinilai penting untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Namun demikian, Charles mempertanyakan perbedaan signifikan antara target penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebesar 1,5 juta ton, dengan realisasi yang baru mencapai sekitar 828 ribu ton.

Ia meminta penjelasan terkait strategi Bulog dalam menjaga stabilitas harga, jika intervensi pasar belum berjalan maksimal. Selain itu, pengawasan distribusi beras juga dinilai perlu diperketat agar tidak disalahgunakan, seperti dikemas ulang menjadi beras premium.

Tak hanya sektor pangan, Charles juga menyinggung layanan transportasi publik BUMN, seperti Pelni, ASDP, KAI, dan Damri. Ia menekankan pentingnya menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat serta meningkatkan aspek keselamatan.

Khusus untuk ASDP, ia menyoroti usia kapal perintis yang dinilai sudah tidak layak operasi, bahkan ada yang mencapai 30 tahun.

Charles menegaskan, keselamatan harus menjadi prioritas dan peremajaan armada harus segera dilakukan. Ia juga mendorong perubahan skema kontrak PSO jangka panjang guna mempercepat modernisasi layanan.

Secara keseluruhan, Komisi XI DPR RI menegaskan akan terus mengawal kebijakan strategis BUMN agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.(nik)