Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Kabupaten Jember resmi menyepakati lima Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Sabtu, 27/6/2026. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Lima Perda yang disahkan meliputi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, Perlindungan Tenaga Kesehatan, serta Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan, apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga pengambilan keputusan. Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Bupati menegaskan, kelima Perda tersebut menjadi pijakan penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan, sekaligus memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada lahirnya regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak dalam mengimplementasikan setiap kebijakan secara konsisten. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat agar setiap Perda benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan landasan hukum yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Jember optimistis pembangunan daerah akan berjalan lebih cepat, investasi terus tumbuh, pelayanan publik semakin berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.(nk)