Rapat Paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati tahun anggaran 2024 sempat diwarnai interupsi akibat tidak hadirnya bupati maupun wakil bupati. Keduanya tidak hadir dalam giat tersebut dan diwakili oleh PJ Sekda.

Meski demikian, rapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, Rabu (7/5/25) berjanji kejadian serupa tidak akan terulang yang mengakibatkan kekecewaan sejumlah anggota dewan.

DPRD akan membuat sinkronisasi agenda untuk giat selanjutnya. Widarto memastikan pada Paripurna selanjutnya harus dihadiri oleh bupati atau wakil bupati. Hal ini untuk menjaga hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif.

Widarto melanjutkan, terdapat beberapa rekomendasi dalam LKPJ Bupati tahun anggaran 2024. Diantaranya, mengenai pertumbuhan ekonomi. Tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat bertumpu pada kekuatan lokal. 

Dengan menyiapkan sumber daya manusianya agar pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar dirasakan masyarakat Jember. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi di Jember tetapi justru dinikmati oleh orang luar Jember.

Kemudian terkait indek pembangunan manusia (IPM), yakni pemerataan akses pendidikan, perbaikan sarana pendidikan termasuk peningkatan kualitas guru. Sebisa mungkin penugasan guru tidak jauh dari tempat tinggalnya sehingga tenaga tidak habis di jalan.

Berikutnya di bidang kesehatan yang telah dicapai melalui UHC prioritas, DPRD mengingatkan jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari seperti J-Keren.

Lalu untuk meningkatkan PAD, misalnya melalui retribusi parkir. Bila dulu sempat dilarang parkir berlangganan, kini secara aturan sudah diperbolehkan. Maka Pemkab dapat menyesuaikan lagi mekanisme yang dianggap lebih efektif.

Dan terkait proyek bangunan yang mangkrak, DPRD berharap dapat dilanjutkan. Misalnya pembangunan rumah sakit dr Soebandi dan kantor kecamatan Jenggawah. 

Agar tidak sia-sia Pemkab sebelumnya mendirikan bangunan tersebut. Terlebih saat ini sudah ada legal opinion sehingga pembangunan dapat dilanjutkan.(thn)