Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosraperda) DPRD Jember tahun 2023/2024.

Kepala Kejari Jember, Ichwan Effendi, Senin (20/10/25) petang mengatakan, penetapan dilakukan setelah tim penyidik bersama pimpinan Kejari menggelar ekspose hasil penyelidikan.

Kelima tersangka tersebut masing-masing berinisial DDS (wakil ketua DPRD Jember), YQ mantan istri DDS, A dan RAR (staf DPRD), serta SR (pihak swasta).

Ichwan menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan lembaganya dalam menuntaskan proses hukum yang sudah berjalan sejak pertengahan tahun.

Proses penyidikan terhadap kasus ini telah dilakukan sejak 17 Juli 2025, dengan beberapa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) lanjutan yang terbit pada 20 Agustus dan 25 September 2025.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan 200 lebih saksi yang diperiksa dan pengumpulan alat bukti, penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan khusus dan surat penetapan tersangka pada tanggal 20 Oktober 2025.

Barang bukti yang sudah diamankan diantaranya uang tunai senilai Rp108 juta serta dokumen-dokumen penting lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Setelah ditetapkan, terhadap para tersangka langsung dilakukan penahan. Dari lima tersangka, SR belum memenuhi panggilan Kejari saat dilakukan penetapan. Selanjutnya bila yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan upaya paksa.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP subsider Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.(thn)